Adalah informasi yang tidak dapat diakses oleh masyarakat umum karena berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai informasi yang dikecualikan. Pengecualian informasi dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan perlindungan terhadap hak dan kepentingan yang lebih besar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.